JAKARTA – Jumlah tenaga kerja yang dimaksud menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ) terus meningkat. Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), hingga 28 Oktober 2024, sebanyak 59.796 orang telah lama terdampak PHK, dengan konsentrasi terbesar pada DKI DKI Jakarta yang tersebut mencapai 14.501 orang, disertai Jawa Tengah dengan 11.252 orang juga Banten 10.524 orang.
Penyebabnya pengurangan tenaga kerja di tempat beberapa sektor sangat beragam. Terbaru, PT Fast Food Indonesia Tbk (FAST), perusahaan nasional pemegang waralaba KFC di area Indonesia, mengumumkan penutupan 47 gerai (6/11), yang berimbas terhadap efisiensi karyawan sebanyak 2.274 orang.
Tercatat pada laporan keuangan, ketika ini ada sebanyak 13.715 karyawan hingga 30 September 2024, dari 15.989 karyawan pada 31 Desember 2023. Pihak manajemen mencatat, kinerja keuangan FAST tertekan lantaran masih pada fase pemulihan dari dampak Covid-19. Selain itu, situasi pangsa yang dimaksud memburuk akibat dampak Krisis Timur Tengah.
Fathin adalah salah satu karyawan yang digunakan harus kehilangan pekerjaan imbas aksi boikot yang tersebut dilaksanakan beberapa jumlah masyarakat. Ia mengaku bahwa pendapatan perusahaan tempatnya bekerja menurun, sehingga dirinya terpaksa dirumahkan.
“Restoran tutup akibat tiada sanggup menambah masa berlaku kontrak gedung, omzet turun,” ujar Fathin, beberapa waktu lalu.
Di sedang persaingan dunia kerja yang dimaksud ketat, Fathin menghadapi kesulitan menemukan pekerjaan baru. ” Saya tak tahu pasti pemicu sulitnya mencari kerja sekarang. Mungkin dikarenakan situasi sektor ekonomi yang mana memang benar lagi sulit di area mana-mana. Setelah di-PHK, saya bingung mau kerja apa lagi, sementara keperluan keluarga terus berjalan,” ungkap Fathin.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan ada beberapa faktor yang digunakan menyokong PHK massal, yaitu pelemahan daya beli warga serta juga pergerakan boikot.
“Jadi kalau daya beli turun, ini terimbas pada produk-produk bidang yang mana dibeli semakin sedikit,” kata Tauhid dalam Jakarta, Rabu (23/10).
Sementara itu, Anggota DPR Fraksi PKB, Arzeti Bilbina menekankan, pemerintah dan juga DPR sedang berupaya memperluas lapangan kerja sektor formal bagi generasi muda.
“Pemerintah kemudian DPR harus bekerja sejenis untuk mengantisipasi dampak sektor ekonomi dan juga ketenagakerjaan dari pergerakan ini,” ujar Arzeti, seraya menyerukan peningkatan dukungan pemerintah melalui insentif pajak bagi perusahaan lokal agar dapat mempertahankan tenaga kerja di tempat sedang lesunya ekonomi.
