JAKARTA – Tahun 2024 menjadi tahun penuh tantangan bagi sektor maritim Indonesia ditandai oleh berbagai dinamika geopolitik, tantangan keamanan, dan juga prospek strategis yang mana menuntut respons cepat kemudian tegas.
Insiden paling menonjol tercatat terjadi pada 21 Oktober 2024 ketika kapal China Coast Guard 5402 diusir oleh Badan Ketenteraman Laut (Bakamla) RI pada Laut Natuna Utara akibat mengganggu aktivitas survei dan juga pengolahan data seismik 3D yang dimaksud dijalankan PT Pertamina dengan menggunakan kapal MV Geo Coral lalu hal yang disebutkan menjadi sorotan internasional.
Menurut Dr Capt Marcellus Hakeng Jayawibawa, pengamat maritim dari Ikatan Alumni Lemhannas Strategic Center (IKAL SC), insiden ini bukanlah belaka mempertegas kedudukan strategis Indonesia, tetapi juga menunjukkan komitmen negara pada menjaga kedaulatan wilayah.
“Kejadian ini bukti nyata bahwa Indonesia tak akan mundur menghadapi klaim sepihak yang bertentangan dengan hukum internasional. Dalam catatan saya, Laut Natuna Utara memiliki luas 83.000 km2. Ketegasan Indonesia di menolak klaim China dalam Laut Natuna Utara memperlihatkan pentingnya diplomasi juga kekuatan pertahanan maritim kita,” ujar Capt Hakeng.
Diplomasi Indonesia melalui ASEAN lalu PBB menjadi langkah strategis yang menegaskan komitmen terhadap UNCLOS 1982 teristimewa sebagaimana tertuang pada pasal 56 UNCLOS 1982 tentang hak berdaulat lalu yurisdiksi negara pantai di area Zona Kondisi Keuangan Eksklusif (ZEE).
Melalui pendekatan ini, Indonesia bukan belaka menjaga kedaulatan wilayahnya tetapi juga menunjukkan kepemimpinan di dalam kawasan Asia Tenggara.
Dinamika Security Maritim 2024: Dari Natuna ke Laut Merah
Refleksi tahun 2024 bukan berhenti pada Laut Natuna Utara. Capt Hakeng menyoroti juga konflik yang tersebut sedang terjadi pada Laut Merah dan juga Teluk Aden yang melibatkan kelompok Houthi, menambah tekanan pada jalur pelayaran internasional.
Jalur strategis ini yang dimaksud merupakan penghubung utama bagi perdagangan global, menghadapi ancaman serius merupakan lonjakan tarif pengiriman, keterlambatan logistik, juga risiko terhadap suplai energi.
“Konflik ini berdampak secara langsung pada ekonomi global, termasuk Indonesia, sebagai negara yang tersebut sangat bergantung perekonomiannya pada stabilitas jalur pelayaran strategis seperti Selat Malaka,” jelasnya.
Selat Malaka merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk di area dunia, dalam mana sehari mampu dilewati tambahan dari 200 kapal. Volume perdagangan yang melintasi jalur ini dapat mencapai tambahan dari USD400 miliar pada setahun.
Sebagai respons, Indonesia menguatkan koordinasi regional untuk menjamin keamanan pelayaran di dalam jalur vital tersebut. Patroli maritim yang mana lebih banyak intensif, kerja mirip dengan negara-negara tetangga, juga modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) menjadi prioritas utama pemerintah.
Pasir Laut: Prospek Besar di area Tengah Ancaman Lingkungan
Di sisi lain, pengelolaan sumber daya laut, khususnya pasir laut, menjadi salah satu isu maritim strategis pada tahun 2024. Dengan prospek pasir yang digunakan dapat disedot mencapai 17 miliar meter kubik, maka sepatutnya pasir laut yang tersebut dihasilkan dari kegiatan ini digunakan untuk memperkuat proyek infrastruktur yang dimaksud dilaksanakan dalam Indonesia dibandingkan untuk dikirimkan ke pasar internasional ke negara lain.
